" Merdeka Menanam Mangrove Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dan Menjaga Konservasi Lahan Dalam Rangka Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka "
Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar berada di Jalan Medokan Sawah Timur Segoro Tambak Sedati, Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kawasan yang memiliki luas 25 hektar ini dikenal sebagai tempat konservasi alam dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti pendopo, kolam pancing dan jogging track. Berbagai jenis tanaman mangrove dan aneka macam satwa liar seperti monyet berekor panjang, spesies burung serta hewan lain ikut memberi nilai tambah. Dalam pengembangannya kawasan ini juga berfungsi sebagai tempat wisata, sarana edukasi dan menimba ilmu pengetahuan. Untuk memaksimalkan fungsinya, kawasan konservasi ini perlu terus dijaga kelestariannya, diantaranya dengan melakukan penanaman kembali hutan mangrove. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendukung upaya rehabilitasi dan memperbaiki ekosistem mangrove, meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah setempat, dan perguruan tinggi dalam aksi menyelamatkan pesisir pantai di kawasan kebun raya mangrove gunung anyar Surabaya.
Sistem Peradilan_Pengadilan HAM
UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yaitu memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas tertorial wilayah RI oleh warga negara Indonesia
Sistem Peradilan_Pengadilan Tipikor
UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Sistem Peradilan_Peradilan Milter
Peradilan Militer merupakan garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata. Asas hukum yaitu kesatuan komando, bertanggung jawab terhadap anak buahnya, kepentingan militer. Undang-Undang No 31 tahun 1997
Sistem Peradilan_Peradilan Tata Usaha Negara
Tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara adalah menyelesaikan perkara-perkara perselisihan anatara warga negara dengan pejabat tata usaha negarasebagai akibat dikelurakannya Keputusan Tata Usaha Negarayang dirasa merugikan warganya.
Sistem Peradilan_Peradilan Agama
Sejarah peradilan agama sebelumnya berlaku ke peradilan perdata dan padu. UU No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama terdiri 7 bab dan 108 pasal